Ask @Faktabahasa_DIY:

Mimin, buat pendaftaran faba Jogja kapan ya? Hehehe, pingin gabung nih

Kami belum mengadakan Open Recruitmet (OPREC) Keanggotaan Faktabahasa DIY. Mohon ditunggu ya, berdasarkan musyawarah pertama kami OPREC Keanggotaan akan diadakan kurang lebih 3-6 bulan lagi, dihitung sejak clubbing pertama dilakukan. Hal tersebut bisa berubah tergantung kebijakan dari para tutor dan pengurus Faktabahasa DIY. Informasi jika akan diadakannya OPREC Keanggotaan akan di-share melalui akun twitter kami @faktabahasa_diy. Terima kasih ;)

View more

Min kalo nggak bisa dateng internalisasi gimana? :(

Tujuannya sih memperkenalkan faktabahasa dan program2 kedepannya. Kalo ga ikut resikonya sih kmu ga tau jadwal clubbing n ga tau kelompok clubbing kmu dan kebijakan2 dlm clubbing. Tolong kirimkan saja minat kmu mau ikut clubbing apa, serta nama lewat twitter @faktabahasa_diy atau email faktabahasadiy@gmail.com. Mungkin bisa kami bantu. Terima kasih :D

View more

klub belanda masak nggak ada ? padahal ikut faba karena pingin banget belajar bahasa belanda, malah nggak ada :(

Belum ada tutornya, beibeh. Kalau ada yg bisa bahasa Belanda silahkan mengajukan diri jadi tutor boleh kok. Tapi tidak menutup kemungkinan akan dibuka juga kok bahasa Belanda. Ada beberapa tutor kami yg bisa lebih dari 3 bahasa, siapa tau diantara mereka ada yg bisa bahasa Belanda :D

View more

"stbld" di akte kelahiran itu apa sih?

Stbld kepanjangan dari Staatsblad (Belanda), artinya buku undang-undang, yaitu perundang-undangan atau peraturan negara yang dikeluarkan oleh Kolonial Belanda pada zamannya.
Staatsblad yang mengatur Akte Kelahiran ini terdiri dari Stbld 1849, 1917, 1920, 1933, dan Non-Staatsblad yang semuanya mengatur pengelompokan perbedaan pelayanan pembuatan Akte Kelahiran berdasarkan golongan etnisitas (pribumi-non-pribumi, keturunan Tionghoa, Arab, India, dll.) dan golongan agama yang meliputi Islam, Nasrani, dan yang non-Islam dan non-Narsani.

View more

Kata saudara ku di Jogja, 60% tanah jogja itu punya keraton ya?

Berdasarkan info yang di ambil dari Kementerian Nasional Universitas Gadjah Mada, Fakultas Hukum yang ditulis dalam karya ilmiah tentang Hak Pinjam Tanah Magersari menyebutkan bahwa diperkirakan 60% tanah DIY adalah milik Keraton Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.
Tanah keraton inipun pemanfaatannya bermacam-macam, salah satunya untuk tempat tinggal. Masyarakat bisa menggunakan tanah keraton sebagai tempat tinggal dengan status "magersari".
Pengelolaan dan pemanfaatan tanah keraton juga ditujukan untuk sebesar-besarnya kepentingan pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kepentingan publik demi kesejahteraan rakyat. Hal ini tercermin bagaimana keraton merelakan tanah keraton untuk berbagai keperluan semisal berdirinya Universitas Gadjah Mada (UGM), kantor gubernur DIY (Kepatihan), Gedung DPRD DIY, dan kantor-kantor bupati/wali kota yang tersebar di lima daerah.
Magersari pada awalnya adalah tanah yang ditujukan khusus untuk para abdi dalem, sebagai tanda jasa atas pengabdiannya terhadap keraton. Namun pada perkembangannya masyarakat bisa memanfaatkannya dengan alas hak pinjam pakai atas tanah magersari. Masyarakat boleh memanfaatkan tanah, dengan kesadaran penuh bahwa status tanah itu adalah milik keraton.
Penduduk setempat yang menempati tanah itu tidak memiliki sertifikat. Mereka hanya berbekal "Serat Kekancingan" atau surat ketetapan yang dikeluarkan oleh Panitikismo. Panitikismo adalah lembaga agraria keraton yang memiliki otoritas mengelola pemanfaatan & penggunaan tanah keraton untuk berbagai kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
Penerima hak tanah magersari dapat meningkatkan haknya menjadi hak milik. Hal ini berproses sedikit demi sedikit. Awalnya tanah magersari yang jangka waktunya 10 tahun ditingkatkan menjadi hak pakai yang jangka waktunya 20 tahun. Dari hak pakai ditingkatkan menjadi hak guna bangunan (HGB) dengan jangka waktu 25 tahun. Kemudian baru bisa ditingkatkan menjadi hak milik. Ini artinya untuk menjadikan hak milik diperlukan waktu minimal 55 tahun.
Ahli pertanahan sekaligus anggota tim asistensi Rancangan Undang-Undang Keistimewaan DIY, Suyitno, mengungkapkan, seiring perkembangan zaman, tanah-tanah milik Keraton Yogyakarta terus menyusut. Hingga saat ini, tanah yang terdaftar sebagai Sultan Ground dan Paku Alam Ground hanya tinggal sekitar 3.900 hektar atau 1,2 persen dari 318.518 luas DIY. Hal inilah yang membuat HB X melarang konversi ke hak milik. Sultan khawatir apabila tanah keraton terus dikonversi menjadi hak milik lama kelamaan tanah keraton akan habis.

View more